Minggu, 28 Mei 2017

Piil Pesenggiri dan Pemberantasan Korupsi*




Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri  pada bulan Desember 2003 berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama dengan penegak hukum lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan hingga saat ini perkara tindak pidana korupsi nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Korupsi terus berlajut mulai dari tingkat pegawai terendah, hingga Kepala Dinas, Bupati, Gubernur, Anggota DPR, Menteri, sampai ke penegak Hukum seperti Hakim, Polisi, Jaksa, dan Panitera. Untuk tahun 2016 saja KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 17 kali atau OTT terbanyak sepanjang sejarah berdirinya KPK, selain itu berdasarkan pemetaan kasus korupsi di Indonesia periode Januari hingga Juni 2016 saja sebayak 210 kasus korupsi ditangani oleh penegak hukum dan 500 orang ditetapkan sebagai tersangka. 
Sepanjang semester I tahun 2016 saja, aparat penegak hukum berhasil menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan sebanyak 210 kasus di mana kerugian negara mencapai Rp 890,5 miliar dan suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu.  Kejaksaan menangani 133 perkara, kepolisian 59 perkara, dan KPK 18 perkara. Kejaksaan menangani kasus dengan jumlah kerugian negara Rp 473 miliar dan suap Rp 14 juta. Kepolisian menangani 59 kasus korupsi yang timbulkan kerugian negara Rp 252,2 miliar. Sementara itu KPK menangani 18 kasus yang menimbulkan kerugian negara Rp 164 miliar dan nilai suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu. Itu baru kasus tahun 2016 saja, bagaimana bila kasus korupsi dijumlahkan dari tahun 2000 sampai tahun 2017 total ada ribuan kasus mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi belum lagi dengan kasus-kasus korupsi yang belum tertangani oleh penegak hukum.
Berkaca pada kasus di atas nampaknya korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit yang sangat kronis bahkan mengerikan, upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK bagaikan memotong rumput seluas segunung belum selesai pekerjaan rumput dibelakang yang baru selesai dipotong telah tumbuh rumput kembali. Maka, sudah sepatutnya memang tugas mencegah dan memberantas korupsi bukan hanya tugas pemerintah dan penegak hukum semata, peran serta masyarakat disemua elemen harus bekerjasama bahu membahu  secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan perlu untuk memerangi, mencegah dan memberantas korupsi.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi bisa dimulai dari keluarga dan komponen masyarakat tertentu seperti masyarakat adat. Di dalam masyarakat, adat yang berasal dari bahasa arab yaitu kata“adah” yang artinya kebiasaan-kebiasan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai positif dan merupakan warisan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang menjadi budaya hukum dalam masyarakat sejak lama.

Adat dan Budaya Sebagai Identitas
Bagi masyarakat adat Lampung, ada falsafah hidup yang telah mendarah daging, tumbuh dan berkembang lama bersama masyarakat sehingga menjadi identitas dan ciri orang lampung, falsafah hidup itu adalah Piil Pesenggiri. Falsafah hidup orang lampung tentang Piil telah menjadi budaya hukum adat masyarakat dan telah menjadi asas dan norma sehingga budaya malu dalam melakukan perbuatan tercela seperti : korupsi, mencuri, berzina, atau melakukan perbuatan tercela lainnya akan mengakibatkan turunnya  nilai kehormatan bagi diri pelaku dan keluarganya. Karena dalam prinsip Piil Pesenggiri bahwa harta dan uang bisa dicari dan dibeli akan tetapi harga diri, kehormatan, marwah, dan moralitas yang terjaga jauh lebih bernilai daripada harta dan uang. Piil Pesenggiri sebagai lambang kehormatan harus dapat dipertahankan dan dijiwai sesuai dengan kebesaran Juluk-Adek yang disandang, perilaku nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambaiyan dalam tatanan norma Titie Gemattei atau Tata titi adat.
Piil Pesenggiri adalah warisan nenek moyang orang lampung sebagai acuan moral memberikan pedoman bagi perilaku pribadi dan masyarakat adat Lampung sejak zaman dahulu hingga saat ini bagi yang masih benar-benar memegang teguh titie gemattei adat sehingga tercermin dalam perilaku, moral, akhlak, dan etika dalam pergaulan hidup sehari-hari.
            Dalam masyarakat adat Lampung budaya bebasuh (membersihkan diri) dari perbuatan Cempala/Cempalo (melanggar adat) hukumnya wajib bagi orang yang ingin terlibat dan dilibatkan dalam masyarakat budaya adat, karena bagi orang yang melakukan cempala tanpa bebasuh maka sampai kapanpun ia tidak akan diterima dalam setiap pelaksanaan prosesi adat oleh karena ia telah memiliki cacat karena telah melakukan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh hukum adat, sehingga bagi orang yang melanggar adat selain mendapatkan sanksi pidana adat juga mendapatkan sanksi sosial langsung dari masyarakat.  Mestinya memang makna “keterlibatan” harus diperluas tidak hanya dalam ruang lingkup pergaulan masyarakat adat saja namun dalam ruang lingkup sosial yang lebih luas lagi, sehingga efek sanksi dari apa yang telah dilanggar memiliki konsekuensi langsung bagi pelaku dan apabila pelaku suatu saat berkeingan untuk mendapatkan kedudukan terhormat dalam suatu lembaga baik pada posisi eksekutif, di legislatif, maupun lembaga lainnya ia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan jalan bebasuh tadi yaitu pelaku telah menyelesaikan perkara-perkara yang pernah ia lakukan baik secara hukum positif maupun hukum adat.

Peran Adat Budaya Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
            Usaha dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah sebenarnya sudah sangat kuat, itu tampak dalam pembentukan undang-undang tentang ketentuan dan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa dengan diberikannya hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha pencegahan korupsi dipandang sebagai hal yang sangat membantu sekaligus sebagai hal positif dalam upaya pencegahan korupsi, selain itu persoalan penanggulangan korupsi di Indonesia bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hukum semata melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa.
Unsur-unsur normatif dari kebudayaan adalah unsur yang menyangkut penilaian (valuational elements) seperti apa yang baik dan buruk, unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya (prescriptive elements) bagaimana orang harus berperilaku, dan unsur menyangkut kepercayaan (cognitive elements) seperti harus melakukan upacara adat saat kelahiran, pernikahan, dll. (Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar: hal 163, 1986). Falsafah hidup Piil Pesenggiri merupakan unsur dari kebudayaan masyarakat adat Lampung yang muncul kemudian hidup berkembang ditengah masyarakat dimana unsur-unsur normatif yang telah disebutkan diatas secara keseluruhan telah terpenuhi.
Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa adat akan menjadi hukum apabila terpenuhinya 3 syarat, yaitu : pertama, adanya sanksi bagi yang melanggar. Kedua, adanya pengakuan baik dari tokoh atau masyarakat adat terhadap adat tersebut, dan ketiga, bersifat mengikat sehingga masyarakat meyakini adanya keharusan yang harus dilaksanakan. Piil telah menjadi hukum adat (non statuier) karena telah memenuhi 3 unsur dalam persyaratan hukum adat tersebut yakni orang yang melanggar Piil Pesenggiri akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial, dimana sanksi tersebut secara massal diakui oleh masyarakat (dalam hal ini masyarakat adat) dan bersifat mengikat karena masyarakat meyakini adanya keharusan yang harus dilaksanakan.
Terkait dengan budaya hukum legal culture yang pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman sebagai salah satu unsur dari apa yang disebut sistem hukum. Budaya hukum diartikan oleh Friedman sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang bertalian dengan hukum. Adapun karakter khas dari hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat, senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, keadilan, dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan dan pembentukan hukum terjadi lebih merupakan proses kebiasaan.
Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup sejak lama, berjalan, diterima dalam masyarakat, dan menjadi pedoman dalam berperilaku, bersikap, bertindak bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi.
            Perilaku cempala yang diperluas maknanya berupa perbuatan-perbuatan tercela seperti mencuri, merampok, korupsi, penyalahgunaan narkoba, berzina, dll, Karena perilaku tercela tersebut diatas sepatutnya memang telah menjatuhkan wibawa, martabat, dan kehormatan seseorang apabila orang tersebut melakukannya, sehingga makna Piil secara luas tentang menjaga nama baik, marwah, integritas diri, dan kehormatan keluarga bagi masyarakat Lampung adalah sebuah kewajiban yang harus selalu dipegang teguh.
            Sudahlah sepatutnya seorang pejabat publik yang memiliki kedudukan terhormat pada jabatan publik baik dilembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif ketika namanya selalu disangkutpautkan dengan perkara baik moral maupun tindak pidana memiliki rasa malu dan tahu diri sehingga mengambil langkah untuk mengundurkan diri, meletakkan jabatannya menyerahkan kepada orang lain yang lebih kompeten dan bersih jauh dari masalah-masalah hukum.
            Falsafah hidup orang Lampung tentang Piil Pesenggiri adalah salah satu bentuk kearifan lokal atau lebih dikenal dengan sebutan local wisdom yang dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Ciri kearifan lokal yang berporos pada proses sebuah kebaikan ketimbang aplikasi semata menjadikannya sangat jauh dari hal yang instan sehingga menjadi cermin budaya bagi masyarakat, menjadi akar dalam pedoman kehidupan yang turun temurun dan menjadi warisan bangsa.
            Namun kini tidak seperti dahulu zaman kian berubah, era globalisasi dan modernisasi memasuki semua negara termasuk indonesia, budaya lokal mulai kian tergerus arus. Masyarakat muda yang diharapkan menjadi penerus warisan bangsa terlihat acuh tak acuh, seperti tidak adanya kepedulian dalam pelestarian budaya tersebut.
            Tidak berlebihan jika budaya modern banyak menciptakan kerugian-kerugian terutama pada hal yang bersifat normatif dalam hal budaya lokal seperti cara berperilaku, makanan-makanan instan, dan gaya hidup yang berporos pada budaya barat, bahkan ideologi berpikir kesenangan semata (hedonisme) sering terlihat dalam ruang lingkup sosial. Hingga kini, tak terkira berapa banyak kearifan lokal yang tersingkir. Bukan hanya secara fisik, berbagai suku terpinggirkan dari wilayahnya, namun juga mulai lenyapnya nilai-nilai luhur yang sebelumnya banyak diakui sebagai kekayaan negeri ini.
            Lampung yang memiliki falsafah hidup Piil Pesenggiri semestinya bisa menunjukkan dan menjadi contoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia karena budaya Piil adalah budaya lokal yang sudah mengakar dan mendarah daging pada masyarakat Lampung terutama yang masih memegang teguh prinsip falsafah hidup orang Lampung. Falsafah hidup Piil Pesenggiri bisa dimasukkan dalam materi dan nilai-nilai mata pelajaran anti korupsi di sekolah mulai dari sekolah dasar, sehingga nilai Piil Pesenggiri sudah diketahui sejak dini. Jangan sampai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat lampung ini lambat sedikit demi sedikit hilang ditelan oleh pesatnya perkembangan zaman di era globalisasi dan modernisasi dimana suatu saat dunia tidak akan ada lagi sekat, sehingga setiap orang harus berpegang teguh pada jati dirinya masing-masing sebab bila tidak bersiaplah ia hanyut terombang ambing oleh derasnya perkembangan zaman .
Waalahualam bisshawab

*Dimuat di Lampung Tumbai Lampost, Ahad tgl 7, 14, dan 21 Mei 2017 

Kamis, 04 Mei 2017

Hulu Tulung, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*



Oleh : Zainudin Hasan,SH,MH**

Indonesia adalah Negara yang kaya akan adat dan budaya, saat ini tercatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 742 bahasa ibu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sepanjang Nusantara, ditambah lagi dengan adat istiadat serta hukum adat dimana setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat tersendiri sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Kesemuanya itu merupakan kekayaan asli bangsa yang bisa saja akan terus bertambah apabila ada yang memang fokus dan konsen meneliti tentang kekayaan adat dan budaya bangsa tersebut. Dalam perkembangan masyarakat adat Indonesia yang heterogen dan kompleks ada banyak kearifan lokal yang masih terpendam dan belum banyak digali oleh para akademisi dan peneliti, seperti halnya dengan Provinsi Lampung, ada banyak pelajaran tentang nilai-nilai budaya warisan nenek moyang yang dapat diambil salah satunya adalah yang dikenal dengan istilah Hulu Tulung.
Makna Hulu Tulung apabila diartikan secara bahasa Hulu artinya adalah kepala dan Tulung yang berarti menolong. Menolong disini pengertiannya lebih kepada tempat sumber mata air atau tempat air berasal yang juga sebagai tempat berkembang biaknya flora dan fauna yang “dijaga” dan dipelihara kelestariannya oleh masyarakat adat melalui sarana kepercayaan orang Lampung tentang pantangan memasuki daerah hulu tulung tersebut karena dianggap kerahmat (keramat) yang apabila dilanggar akan mendapatkan bala’ dari Tuhan atau Tegor-tegoran dari Nenek moyang. Hulu Tulung yang menjadi daerah larangan tersebut biasanya selalu ada disetiap Huma atau ladang masyarakat adat Lampung dimana pada setiap hulu tulung dianggap seolah-olah sebagai tempat “suci” sehingga tempat tersebut tidak boleh diganggu gugat keberadaannya karena apabila dilanggar pelaku akan mendapatkan bala’ dari Tuhan dan mendapat tegor-tegoran dari nenek moyang.
            Kepercayaan tentang akan adanya bala’ dari Tuhan dan Tegor-tegoran dari Nenek moyang tersebut dapat berlaku apabila telah terjadi pelanggaran atas larangan seperti dengan sengaja memasuki kawasan hulu tulung tersebut dengan merambah, membakar, mengambil hasil hutan yang ada di dalamnya baik berupa tumbuhan maupun hewan, membuang sampah atau sesuatu kesana, berteriak-teriak, ataupun mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan ketika berada disana. Menurut kepercayaan apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan maka sipelaku akan mendapatkan bala’ dari Tuhan atau tegor-tegoran dari Nenek moyang dengan dihinggapi penyakit misterius yang sulit untuk disembuhkan atau mendapatkan celaka yang suatu saat akan menimpanya.
            Kepercayaan masyarakat adat Lampung terhadap keramat-nya Hulu Tulung tersebut telah terjadi secara turun temurun meskipun pada zaman sekarang sudah mulai dilupakan dan lambat laun hilang ditelan oleh pesatnya perkembangan zaman. Manusia modern yang ada saat ini perlahan tidak lagi mengindahkan tentang arti penting sebuah warisan kearifan lokal yang sarat dengan pesan-pesan moral, kemanfaatan, kelestarian, dan keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Manusia modern sekarang terkadang dengan dalih pembangunan justru merusak lingkungan secara massif, gunung-gunung dan bukit dikeruk tanahnya, penambangan dan eksploitasi secara serampangan, hutan-hutan dibabat habis, lahan-lahan produktif seperti persawahan disulap menjadi perumahan, belum lagi rawa-rawa dan sumber resapan (cache area) ditimbun kemudian berubah dijadikan pabrik, Mall, dan perumahan-perumahan baru atas nama investasi tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi kemudian. Maka tidak heran untuk tempat tertentu ketika hujan turun yang seharusnya menjadi berkah bagi umat manusia justru menjadi bencana karena banjir dan tanah longsor. Sebaliknya apabila terjadi musim kemarau kekeringan terjadi dimana-mana diakibatkan hilangnya sumber-sumber resapan dan hilangnya hutan serta tanaman-tanaman tumbuh diperbukitan.
            Perilaku masyarakat modern nyaris seperti tidak takut akan balasan dari Alam dan Tuhan, kerja-kerja mereka dengan meng-urug rawa, menimbun lautan, menggusur bukit gunung, dan membabat habis hutan adalah melawan sunnatullah alam bahkan perilaku manusia-manusia itu penulis pernah abadikan dalam sebuah puisi yang berjudul “bekerja melawan Tuhan” sebagai akibat begitu sangat berani mereka melawan sunnatullah berkedok investasi dan pembanguan.
            Apabila kita renungkan dan kita teliti lebih jauh dan mendalam terlepas dari unsur spritual, takhayul dan magis yang merupakan sifat dari hukum adat adalah kemampuan mereka untuk dapat menjaga kelestarian alam agar bisa tetap lestari dan digunakan sepanjang waktu, hal yang ada dalam masyarakat adat tersebut tidak ada dalam kamus masyarakat modern. Kearifan lokal atau nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat adat timbul secara naluriah yang mereka dapatkan dari hasil kedekatan hidup mereka dengan alam, alam menjadi sahabat, mitra, dan tempat hidup karena mereka sangat meyakini bahwa alam adalah karunia Tuhan dan warisan nenek moyang yang harus mereka jaga dan pelihara dengan sebaik-baiknya.
            Konsep sistem kearifan lokal sebenarnya berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan masyarakat adat, hal ini dikarenakan kedekatan hubungan mereka dengan lingkungan dan sumber daya alam.  Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumber daya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam disekitar daerah yang ditinggalinya.
            Pengalaman berinteraksi dan beradaptasi secara erat dengan alam telah memberikan pengetahuan yang mendalam bagi kelompok-kelompok masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam lokalnya.  Mereka telah memiliki pengetahuan lokal untuk mengelola tanah, tumbuhan, dan binatang baik di hutan maupun di sungai untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan pemukiman. Harus diakui bahwa masyarakat adat yang hidup puluhan ribu tahun merupakan “ilmuan-ilmuan yang sangat mengetahui” tentang alam lingkungan mereka. Sayangnya, sistem pengetahuan lokal mereka belum banyak didokumentasikan, dipublikasikan, dan disosialisasikan, bahkan dalam percepatan pembangunan saat ini keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokalnya cenderung tersingkir dan terpinggirkan.

Peranan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan
Lampung adalah Provinsi penyangga Ibu Kota, hal tersebut menyebabkan pembangunan di Lampung berjalan begitu sangat pesat, namun pembangunan tersebut akan memberikan dampak dan akibat yang buruk bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila cara-cara membangun dan mengeksploitasi alam dilakukan secara serampangan, tanpa tanggung jawab dan tidak memperhatikan kelestarian, keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan alam sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan menjadi semakin mengkhawatirkan. Padahal dalam pembangunan harus memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan yang artinya harus ada upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Keberadaan dan peran masyarakat adat dalam sistem pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan saat ini belum mendapat perhatian dan tempat dalam sistem perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional. Justru percepatan pembangunan ternyata telah menyebabkan banyak kelompok masyarakat adat kehilangan akses atas sumber daya alam berupa hutan dan tanah mereka yang pada gilirannya juga mengeliminir, mengikis bahkan menghancurkan kelembagaan dan hukum adat masyarakat setempat. Hal ini dapat terjadi karena dalamhal proses perencanaan dan peruntukan tanah dan hutan oleh pemerintah, masyarakat adat sangat jarang sekali dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Paradigma dan kebijakan dasar pembangunan yang dominan saat ini adalah berorientasi pada industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Paradigma dan kebijakan pembangunan ini bersumber pada ideologi kapitalisme yang bersandar pada paradigma ilmu pengetahuan modern yang menganggap bahwa “tradisi adalah suatu masalah” dan menghambat pembagunan. Padahal ilmu pengetahuan modern tidak sepenuhnya berhasil menjelaskan sistem ekologi yang kompleks. Sistem ekologi yang kompleks ini sangat beragam, baik secara spasial dan temporal, dan menyebabkan usaha generalisasi memiliki arti kecil terutama untuk memberi masukan pada usaha perspektif penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Masyarakat ilmiah saat ini cenderung menyederhanakan sistem ekologi yang kompleks, dengan akibat timbulnya serangkaian persoalan dalam penggunaan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan.
            Konsep “Hulu tulung” masyarakat adat Lampung terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlu untuk diadopsi dan diambil “ruh” nya kemudian disampaikan kepada generasi-generasi mendatang yang saat ini sudah mulai melupakan bahkan mungkin sudah tidak tahu lagi sehingga kedepan pemeliharaan lingkungan alam seperti gunung, bukit-bukit, daerah-daerah resapan, sumber air, dan ruang-ruang hijau bisa tetap terjaga kelestariannya. Perlu kesadaran bahwa kurangnya sumber resapan, hilangnya ruang-ruang hijau di kota, hancurnya perbukitan dan lenyapnya secara berangsur hutan kota akan berakibat buruk bagi perkembangan kota itu sendiri.  Selain itu, perlu juga untuk menjaga kelestarian hukum adat dengan mendorong upaya pemeliharaan terkait dengan Desa Adat, Komunitas adat dan Hutan Adat penting juga dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti kelestarian, keberlanjutan, keserasian, keseimbangan, dan kearifan lokal dapat bisa dicapai dengan memanfaatkan latar belakang dan kondisi sosiologis suatu daerah.
            Kedudukan masyarakat adat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tardisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pembangunan bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, maka dari itu pemanfaatan pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan upaya melestarikan kemampuan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa pembangunan yang diselenggarakan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan untuk melaksanakannya maka pengelolaan lingkungan hidup sangat relevan. Sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Konsep hulu tulung adalah sebuah konsep kearifan lokal masyarakat adat Lampung terhadap perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang saat ini sudah mulai dilupakan, perlu digali kembali dan menerapkan pelaksanaan konsep ini dalam bentuk pembangunan hukum, pembangunan manusia dan jiwanya serta pembangunan fisik yang sesungguhnya sehingga keberlangsungan dan kelestarian alam dapat tetap tercapai seusai dengan nilai-nilai budaya yang memang sudah ratusan tahun telah turun temurun tertanam, hidup dan berkembang dalam masyarakat Lampung itu sendiri. 
Waalahualam bisshawab.

*Dimuat di Lampost, Lampung Tumbai sebanyak 3 Edisi (16 April 2017, 23 April 2017, 30 April 2017)
** Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Selasa, 21 Maret 2017

PEPANCOR

Dok "Tuan Ratu Mulia"
Pepancor atau Pancor-pancor adalah sejenis pantun yang dibacakan pada saat pemberian gelar/juluk/adok adat pada masyarakat Lampung Pepadun.  Gelar/juluk/adok adalah nama adat, sehingga didalam pergaulan adat ataupun keseharian dalam masyarakat Lampung menggunakan gelar/juluk/adok untuk panggilan sehari-hari pada pergaulan atau acara masyarakat adat. 
Bentuk pepancor dengan sampiran dan isi a-b a-b, biasanya didalam pepancor tersebut disebutkan nama atau gelar adat, gelar dalam adat bisa diberikan pada saat masih kecil yang biasanya pemberian nama gelar tersebut dalam bentuk acara yang dinamakan dengan "ruyang-ruyang", selain itu pemberian gelar adat juga diberikan pada saat acara adat pernikahan yang biasa disebut dengan "nyanang".

Contoh pepancor :
Adok anak Tuha Muli Suntan Ratu Pesirah
Minak merintah muli
sapon sangon jak timbai
tegak di Negara Sakti
wakwah lain genuai


Adok anak Tuha Meranai Suntan Raja Yang Tuan
Tuan ratu pesirah
tuha dilom muari
dunggak diliba tilah
dilom tiyuh Negara Sakti


Adok anak Tuha Muli Suntan Raja Yang Tuan
Tuan Ibu Pak Sumbai
tuha lain mak haga
wakwah lain genuai
jak tiyuh Kuta Negara


Catatan:
Bahasa yang digunakan dalam Pepancor diatas adalah bahasa Lampung Pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang. Penulis Zainudin Hasan,S.H.,M.H. adalah Dosen Mata kuliah Hukum Adat dan Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Kamis, 16 Februari 2017

MAKNA FILOSOFIS PADA AKSESORIS PAKAIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN

Domumentasi Pribadi



      SIGOR/ SIGER  (Mahkota Wanita Lampung)
Berjurai/berlekuk 9 :
Makna pertamanya adalah jumlah suku atau Buwai pertama yang menempati Lampung ada 9 Suku/Buwai.
Makna kedua adalah Provinsi Lampung ini di Aliri oleh 9 sungai Besar,
Makna ketiga adalah mencerminkan Makna Syahadat yakni 9 huruf pada Muhammad Rasulullah (Mim,Ha,Mim,Dal, Ro, Syin, Lam, Lam, Ha).
Berisi aksesoris Kembang Cempaka maknanya bahwa sipemakai diharapkan memiliki daya tarik dan mewangi seperti kembang untuk orang-orang disekitarnya
Di atas atau Puncak Mahkota terdapat Aksesoris Serajo Bulan maknanya bahwa sipemakai diharapkan bisa memiliki harkat dan martabat yang tinggi serta dapat menyinari dengan cahaya yang sejuk bagi orang-orang disekitarnya.
      GELANG KENUI (Gelang Burung Menghadap ke atas)
Bahwa sipemakai memiliki hak dan kebebasan dalam berbicara, berpendapat, dan bersikap.
      GELANG KANO (Berbentuk Bulat Melingkar)
Bahwa sipemakai diharapkan bisa menyatukan keluarga dan membulatkan kebersamaan dalam keluarga.
      GELANG KERUWI/ GELANG MEKAH
Bahwa sipemakai diharapkan telah memiliki kesempurnaan dalam menunaikan ibadah menurut syariat Agama. 
GELANG BIBIT
Bahwa sipemakai merupakan calon atau bibit untuk bisa menumbuhkan dan mengembangkan kebaikan kelak bagi keluarga dan keturunannya. 
BUAH MANGGUS
Aksesoris sebagai tempat atau wadah perhiasan dan gantungan sapu tangan sebagai alat untuk membersihkan keringat atau kotoran pengantin. 
RANTAI BULAN TEMANGGAL (Kalung berbentuk siger bulan sabit)
Bahwa sipemakai diharapkan bisa memiliki harkat dan martabat yang tinggi serta dapat menyinari dengan cahaya yang sejuk bagi orang-orang disekitarnya.
SELEMPANG SABIK INUH (Selempang Tasbih Bunga)
Bahwa sipemakai diharapkan telah memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan di dunia dan ilmu pengetahuan di akhirat. 
RANTAI SABIK BULUH PERINDU (Kalung Buluh Perindu)
Bahwa diharapkan bagi siapa saja yang melihat sipemakai menjadi terpikat dan selalu merindukannya. 
SELAMPANG PINANG BUAH JUKUM
Bahwa sipemakai diharapkan bisa terlindungi dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. 
BOKBOT BULU SERATI (Ikat Pinggang Bulu Angsa)
Sebagai Pengikat Pinggang penyempurna
Bulu Serati (Bulu Angsa) bermakna bahwa bulu kulit luar hewan yang berfungsi untuk melindunginya dari hal-hal yang tidak diharapkan.

Kamis, 26 Januari 2017

REPUBLIK GADUH

Para penjilat menggonggong
Hingga buaya menangis untuk mendapat sekerat roti

Bajing-bajing loncat berkelindan
Pada tubuh-tubuh gendut babi buta yang terus menerus lapar

Badut-badut duduk manis berbaris berpadu suara riuh rendah
Kadang bersuara sumbang, fales dan sumir

Tikus-tikus tua muda jantan betina berpesta ria diselingi festival perangkap berseri
Disana robot-robot buta dan wayang-wayang bekerja tanpa jiwa

Macan luka dilepas tuannya
Bidak-bidak dan domba yang dahaga diadu oleh pelindung dan penjaganya
Pecah belah meledak kesana kemari menjadi monster yang tak bisa dikendali

Boneka-boneka hedon berkiblat liberal komat kamit berceloteh liar
Bagaikan makhluk-makhluk paranoid yang phobia level dua belas
Entah lupa sejarah
Entah dangkal ilmu
Atau memang dungu

Entahlah,
Aku tak akan bertanya kegaduhan ini kepada rumput, kecebong, kodok  atau biawak lapar
apalagi robot-robot virtual itu
Mereka gak ngerti apa-apa.

Raja Ratu, 26012017
 

Sabtu, 21 Januari 2017

Tantangan (Ka) Polda baru Lampung



Oleh : Zainudin Hasan,SH,MH.*
 
Kepolisian Daerah Lampung (Polda) kini telah resmi menyandang Polda tipe A sesuai dengan surat keputusan Kepala Kepolisian republik indonesia Jendral polisi Tito Karnavian bernomor B/5342/X/2016/SRENA bertanggal 25 oktober 2016. Pengukuhan ini secara langsung telah dilaksanakan oleh Irwasum Mabes Polri Komisaris Jendral Dwi Prayitno di Lapangan Mapolda pada hari sabtu 29 Oktober 2016 yang lalu disaksikan oleh para tamu undangan baik dari pemerintah daerah dan dari berbagai instansi serta lembaga di Provinsi Lampung .
Pertama-tama adalah kita ucapkan selamat bertugas kepada Kapolda yang baru bapak Brigjen Soejarno dikepolisian Daerah Lampung menggantikan bapak Brigjen Ike Edwin Kapolda sebelumnya yang kini ditugaskan sebagai Kasespimma Sespim Polri Lemdikpol di Mabes Polri. Berdasarkan ketentuan, kenaikan Polda dari tipe B ke tipe A tersebut secara otomatis akan menaikkan status kepangkatan kapolda dari sebelumnya brigadir jendral (bintang satu) menjadi inspektur jendral (bintang dua) yang nampaknya tidak lama lagi akan dilantik dan dikukuhkan. Naiknya status Polda Lampung dari tipe B ke tipe A tentu saja harus diiringi dengan sejumlah pembenahan diinternal kepolisian, meningkatkan kinerja dengan cara melakukan evaluasi, membersihkan oknum-oknum nakal, penegakan kode etik secara transparan dan adil, melakukan penambahan personil untuk menyesuaikan jumlah pegawai Polda sehingga memang layak menyandang Polda tipe A, menekan angka kriminalitas yang tinggi, mengatasi dan menanggulangi konflik, pemberantasan pungutan liar, pemberantasan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, tindak pidana korupsi, sampai pada peningkatan pelayanan publik mulai dari pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM, optimalisasi pelayanan di Samsat, hingga peningkatan pelayanan pada masyarakat mulai dari tingkat Polsek, Polres hingga Polda.
Kapolda yang baru saja dilantik tentu saja memiliki tugas yang berat karena beliau setidaknya memiliki beban moral dengan kenaikan tipe Polda Lampung yang sebelumnya tipe B sekarang telah menjadi tipe A. Selain membenahi kondisi internal pekerjaan rumah Kapolda yang nampaknya sampai sekarang belum tuntas adalah masalah pemberantasan begal sampai keakar-akarnya, tingginya angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor), memberantas pungutan liar dan konflik antara warga yang setiap saat selalu meletus, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai institusi yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tugas kepolisian memiliki tanggung jawab yang sangat besar, kondisi masyarakat Provinsi Lampung yang majemuk dan kompleks menjadi peluang munculnya berbagai macam persoalan masyarakat, untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, polisi tidak serta merta bertindak tanpa dilandasi oleh kemampuan yang baik dan mendukung. Menurut Bayley (1994) dalam tulisan Chrysnanda : untuk mewujudkan rasa aman mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara yang konvensional yang dibuat oleh birokrasi yang rumit, mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain.
Masalah begal dan curanmor, Lampung cukup dikenal sebagai “wilayah penghasil” begal di Indonesia bahkan para pelaku yang beraksi di pulau jawa merupakan pemain yang berasal dari Lampung, bahkan telah menjadi rahasia umum bahwa ada suatu wilayah di Lampung yang merupakan wilayah atau kampung yang dijadikan sebagai tempat penadahan kendaraan curian dan “sarang” pelaku curanmor. Sebagai Provinsi yang sedang melangkah maju hal ini tentu saja memberikan citra yang tidak baik terhadap Lampung dan berakibat buruk terhadap iklim investasi dan menghambat kemajuan serta perkembangan perekonomian.
Terkait masalah konflik di Lampung baik konflik warga masyarakat yang terjadi antara kampung satu dengan kampung yang lain, antara masyarakat dengan perusahaan, antara suku yang satu dengan suku dan lain, atau konflik yang terjadi karena faktor lainnya. Salah satu contoh konflik antara warga masyarakat yang telah terjadi hanya dalam hitungan hari dari dilantiknya Kapolda, pada hari jumat tanggal 4 November yang lalu nyaris terjadi bentrok antara warga kampung Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dengan warga kampung Sritejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Sama halnya dengan kasus pembegalan dan curanmor, tingkat konflik dilampung dibilang cukup tinggi yang disebabkan berbagai faktor yang tentu saja harus dicari akar permasalahannya dengan melakukan deteksi dini pada daerah-daerah yang rawan konflik, deteksi dini adalah salah satu cara yang ampuh untuk mencegah, sehingga benih-benih konflik dapat minimalisir bahkan dapat dihilangkan di bumi Sai bumi ruwa jurai ini.
Beberapa persoalan diatas adalah tantangan bagi Kapolda beserta jajarannya dikepolisian daerah lampung dimulai dengan melakukan pembenahan internal dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Dibutuhkan konsistensi dan komitmen yang kuat untuk memperbaikinya, perbaikan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia yang lebih profesional, humanis, jujur dan amanah dengan cara memperketat seleksi dan menegakkan disiplin kode etik pegawai, karena melalui seleksi yang benar dan penegakan disiplin pegawai yang benar pula dapat dihasilkan sumberdaya manusia yang benar-benar berkualitas. Dalamhal pelayanan publik, profesionalisme dalam bekerja, melakukan penghapusan pungli untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat harus menjadi komitmen utama karena ukuran standar keberhasilannya hanya dapat dilihat dengan meminimalisir keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.
Melihat program Kapolda Lampung yang sebelumnya yaitu anjau silau, rembug pekon, dan polisi dimana-mana adalah termasuk program yang berjalan cukup baik dan layak dilanjutkan dan ditingkatkan lebih baik lagi. Program rembug pekon adalah salah satu program warisan yang telah mendapatkan Polmas Award pada tahun 2015 lalu, melalui program tersebut pihak kepolisian melaksanakan program melalui langkah-langkah preventif dengan cara merangkul masyarakat sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan damai, melalui cara tersebut dapat dicegah konflik sosial secara dini melalui kearifan lokal yang ada ditengah-tengah masyarakat Lampung.
Hal yang terkait dengan masalah premanisme, pencurian dengan kekerasan, narkoba, terorisme dan komunisme, serta pungutan-pungutan liar yang kadang dibekingi oleh para preman dan oknum bisa diberantas dengan meningkatkan peranan satgas-satgas yang memang sudah ada seperti satgas anti narkoba, satgas anti Radikalisme Terorisme dan Komunisme (RTK), satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), dan Tim khusus anti bandit (Tekab) 308 yang merupakan bentukan polri ditingkat kepolisian daerah yang pembentukannya secara khusus fokus kepada tugas masing-masing perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Melakukan evaluasi dan optimalisasi kinerja satgas-satgas yang memang sudah terbentuk secara terintegrasi karena masing-masing satgas meskipun ruang lingkup kerja dan sasaran yang berbeda namun sesungguhnya saling berkaitan satu sama yang lain.
Tugas lain yang tidak kalah penting dan mendesak adalah persiapan pengamanan tahapan Pilkada 2017 yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Februari di 5 kabupaten di Lampung yaitu di Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pringsewu, dan Lampung Barat. Wilayah-wilayah zona merah yang memilki potensi konflik tinggi perlu diwaspadai dengan cara melakukan 3M (mendeteksi, mengatasi, dan menanggulangi) sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir dan ditanggulangi.
Akhirnya, diakhir tulisan ini besar harapan saya selaku bagian dari masyarakat Provinsi Lampung terhadap naiknya status Polda Lampung menjadi tipe A, apalagi dengan Kapolda yang baru bisa menaikkan kinerjanya baik dari segi perbaikan internal kepolisian, perbaikan kualitas pelayanan publik maupun dari segi memelihara dan menjaga keamanan, kedamaian, serta ketertiban di Provinsi Lampung, karena keamanan warga masyarakat merupakan syarat utama tumbuhnya perekonomian sehingga dapat terwujud masyarakat Lampung yang adil, damai, makmur, dan sejahtera.
Waalahualam bisshawab.